Perdebatan mengenai pagar laut Surabaya kembali mencuat dengan ditemukannya Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Surabaya. Kasus ini menyeret perhatian publik setelah laporan menyebut area laut seluas 656 hektare sudah bersertifikat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pelanggaran aturan tata ruang di atas perairan. Mirip dengan kasus pagar laut Tangerang, temuan HGB di Surabaya ini juga memicu kontroversi dan sorotan publik.
Pelanggaran Aturan Tata Ruang
Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dengan tegas melarang pemanfaatan ruang seperti HGB di perairan. Namun, fakta di Surabaya menunjukkan keberadaan sertifikat HGB yang diterbitkan di luar garis pantai, seperti yang terjadi dalam kasus pagar laut Surabaya. Hal ini memicu kecurigaan adanya pelanggaran tata kelola perairan oleh pihak berwenang. Pemerintah pun diminta bertindak cepat untuk mengatasi potensi kerugian ekologis dan sosial akibat praktik semacam ini.
Kasus ini turut memunculkan keresahan publik terhadap pengelolaan tata ruang yang dianggap menguntungkan pihak tertentu. Akses nelayan terganggu, sementara ekosistem laut terancam akibat pembangunan yang tidak terkendali. Hak publik atas perairan juga dipertaruhkan, menambah deretan konflik yang melibatkan pagar laut.
Tanggapan Menteri ATR/BPN
Menteri ATR/BPN sebelumnya menegaskan akan mengevaluasi sertifikat HGB, terutama yang terkait dengan kasus pagar laut Surabaya, jika terbukti melanggar aturan. Langkah ini sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2021, yang memungkinkan pembatalan sertifikat cacat tanpa pengadilan. Namun, masyarakat berharap tindakan konkret dan pengawasan ketat agar kasus serupa, seperti polemik pagar laut Surabaya, tidak terus berulang.
Dijual Unit LRT City Cibubur lantai 25 No. Unit 5 Tipe Studio
Jl. Kesuma Puri Raya , Depok, Jawa Barat
Dijual Unit LRT City Cibubur lantai 25 No Unit 5 Tipe Studio Apartment Nempel Stasiun LRT Cibubur Cukup Booking 5jt Cicilan 2jt an...
Keresahan Publik
Kasus pagar laut Surabaya yang baru-baru ini terungkap menambah daftar panjang polemik serupa di berbagai wilayah. Maraknya kasus ini memicu kekhawatiran publik terkait pengelolaan tata ruang yang cenderung memihak kepentingan korporasi besar. Selain mengganggu akses nelayan, praktik ini juga dianggap mengancam ekosistem laut dan hak publik atas ruang perairan.
Kontroversi pagar laut Surabaya menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk menata ulang pengelolaan ruang perairan. Selain menjaga kepentingan publik, ekosistem laut juga harus dilindungi dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menyelesaikan polemik ini secara menyeluruh.
Download Aplikasi Jitu Property Disini Dan Kunjungi Website Jitu Property Disini
